Junimart akan salurkan beasiswa tekan angka putus sekolah di Sumut

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang akan menyalurkan ribuan beasiswa bagi pelajar dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) untuk anggota organisasi masyarakat Pemuda Batak Bersatu (PBB) di Kabupaten Simalungun, Karo, dan Kota Siantar, Sumatera Utara (Sumut).

"Sebagai dukungan nyata dalam membangun sumber daya manusia halak hita (masyarakat Batak) yang maju dan berpendidikan melalui organisasi PBB ini saya akan memprogramkan minimal 500 hingga 1.000 beasiswa untuk putra-putri anggota PBB," kata Junimart dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.

Junimart mengatakan pemberian beasiswa tersebut juga untuk menekan tingginya angka putus sekolah di Sumut. Dia menyoroti data teranyar dari Kementerian Pendidikan Budaya dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek).

Melalui buku saku bertajuk Ikhtisar Data Pendidikan 2022/2023, Kemendikbudristek menyebut Sumut menjadi provinsi dengan angka putus sekolah tingkat SMA di Indonesia, yakni mencapai 1.263 pelajar.

Ia menyayangkan data tersebut. Padahal, kata Junimart, pemerintah telah menyediakan kartu Indonesia sehat (KIS) dan kartu Indonesia pintar (KIP).

"Jangan sampai ada lagi putra-putri bangsa ini yang boleh putus sekolah hanya karena masalah biaya. Saya pribadi merasa miris dan malu dengan data Kemendikbudristek yang menyebut Sumut provinsi tertinggi angka putus sekolah di tingkat SMA, padahal ada KIS dan KIP," ujarnya.

Lebih lanjut, Junimart menyebut dirinya senantiasa berjuang menyalurkan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di Sumut. Namun, perjuangan itu hingga kini masih belum mampu menghapus angka putus sekolah yang terus terjadi di Sumut.

"Penyaluran beasiswa ini sudah menjadi program prioritas saya selama ini termasuk memperjuangkan para tenaga honorer untuk diangkat menjadi PPPK khususnya untuk sepuluh kabupaten/kota yang menjadi daerah pemilihan saya, semoga ke depannya tidak ada lagi anak-anak bangso Batak yang harus memilih putus sekolah," ujarnya.

Untuk itu Junimart meminta agar semua pihak, khususnya keluarga besar organisasi masyarakat PBB, segera mendata putra-putrinya untuk dimasukkan dalam program beasiswa tersebut.

Baca juga: Anggota DPR RI: Mafia tanah kejahatan luar biasa
Baca juga: Komisi II DPR usulkan jabatan wakil kepala desa diatur di UU Desa
Baca juga: Komisi II DPR buka ruang pengaduan daring soal pengangkatan honorer